Rangka Narasi — Sektor properti kembali menjadi perhatian publik setelah data terbaru menunjukkan bahwa investasi senilai Rp 55,5 triliun mangkrak dan belum bisa dikembangkan karena terkendala perizinan. Angka fantastis ini menggambarkan bahwa meskipun minat investor terhadap properti masih tinggi, persoalan birokrasi yang berlapis justru menghambat realisasi pembangunan. Banyak dari proyek tersebut sudah memiliki lahan, desain, hingga komitmen finansial, namun pembangunan tertahan akibat proses administrasi yang panjang dan membingungkan.
Para pelaku industri menyebut kondisi ini sebagai jebakan perizinan, yaitu situasi ketika regulasi terlalu banyak, tumpang tindih, serta melibatkan instansi berlapis tanpa alur yang jelas. Alhasil, Proyek Properti yang seharusnya sudah produktif justru teronggok tanpa kepastian.
Birokrasi Berlapis dan Masalah Sistem
Proses perizinan properti saat ini dinilai belum sejalan dengan semangat penyederhanaan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah melalui sistem perizinan daring terpadu. Di lapangan, banyak pelaku usaha justru menemukan fakta sebaliknya: pengurusan izin tetap memerlukan dokumen tambahan, tanda tangan pejabat terkait, serta verifikasi fisik yang belum terintegrasi di satu pintu.
Beberapa investor bahkan melaporkan bahwa izin yang sudah keluar masih membutuhkan revisi karena perbedaan tafsir antar dinas. Sistem yang seharusnya membuat pengurusan perizinan cepat dan transparan ini justru menimbulkan ketergantungan baru pada sistem yang belum sepenuhnya siap.
Peraturan daerah yang berbeda-beda juga menambah rumit proses. Setiap daerah memiliki standar teknis, persyaratan bangunan, hingga ketentuan tata ruang yang tidak sinkron dengan kebijakan nasional. Kondisi inilah yang membuat waktu pengurusan izin bisa memakan waktu hingga 18 bulan atau lebih, melampaui batas toleransi investor.
Dampak Ekonomi yang Tidak Bisa Dianggap Sepele
Terhambatnya investasi Rp 55,5 triliun berarti banyak potensi ekonomi tidak bisa segera dirasakan masyarakat. Jika berjalan sesuai rencana, investasi tersebut diperkirakan mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja, meningkatkan aktivitas sektor konstruksi, serta menciptakan multiplier effect seperti peningkatan penjualan material bangunan, logistik, hingga jasa keuangan.
Selain itu, keterlambatan pembangunan properti juga menghilangkan potensi pajak daerah dan pendapatan negara dari sektor administrasi dan transaksi properti. Banyak daerah yang seharusnya memperoleh pemasukan untuk membiayai pembangunan justru kehilangan momentum akibat stagnasi izin.
Ketua asosiasi pengembang menyebut bahwa masalah ini bisa berdampak jangka panjang jika tidak diperbaiki. Investor asing dapat mengalihkan modal mereka ke negara yang dianggap lebih siap secara regulasi, sementara investor lokal bisa kehilangan daya tahan finansial akibat modal yang tertahan terlalu lama.
Kepercayaan Investor Mulai Melemah
Salah satu dampak terbesar dari persoalan perizinan yang berbelit adalah menurunnya kepercayaan investor. Beberapa perusahaan properti besar mulai mempertimbangkan untuk menunda rencana ekspansi atau mengalihkan proyek mereka ke sektor lain yang regulasinya lebih jelas dan risikonya lebih kecil.
Investor menyebut bahwa perizinan yang tidak transparan dan tidak memiliki batas waktu yang jelas menjadi alasan utama mereka menahan diri. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian adalah faktor paling berbahaya karena dapat menghancurkan perhitungan modal, perencanaan strategi, hingga nilai prospek proyek.
Masalah ini juga bertolak belakang dengan upaya pemerintah menarik investasi baru dari luar negeri. Di level internasional, negara lain berlomba menyederhanakan proses izin investasi melalui digitalisasi pemerintah. Sementara itu, Indonesia justru terjebak dalam fase transisi sistem yang belum rampung.
Proyek Tertunda dari Sumatera hingga Papua
Berdasarkan data asosiasi, ratusan proyek tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih menunggu izin final untuk memulai pembangunan. Proyek tersebut mencakup:
- Perumahan dan kota mandiri
- Pusat perbelanjaan
- Kawasan industri
- Hotel dan resor wisata
- Hunian vertikal dan apartemen
- Pergudangan modern dan pusat distribusi
Di beberapa daerah, pengembang bahkan sudah melakukan land clearing dan menyiapkan tenaga kerja, namun tidak bisa melanjutkan konstruksi karena izin mendirikan bangunan, analisis dampak lingkungan, atau persetujuan tata ruang daerah belum selesai.
Ada pula kasus di mana izin tata ruang sudah keluar, namun perizinan teknis di tingkat kabupaten atau kota belum menyesuaikan, sehingga terjadi kebuntuan regulasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola perizinan belum berjalan secara paralel antar tingkat pemerintahan.
Solusi yang Mulai Didorong
Sejumlah pihak mulai mengajukan solusi agar investasi mangkrak ini dapat segera berjalan. Di antaranya:
- Simplifikasi peraturan lintas instansi dengan membuat standar nasional berlaku di seluruh daerah.
- Menetapkan deadline maksimal pelayanan izin, misalnya 21–30 hari kerja, agar ada kepastian waktu bagi investor.
- Integrasi sistem digital yang benar-benar satu pintu, bukan sekadar portal online yang tetap memerlukan proses manual lanjutan.
- Audit regulasi daerah untuk melihat aturan mana yang tumpang tindih dan menghambat investasi.
- Peningkatan transparansi proses izin, termasuk status perkembangan berkas yang dapat dilihat oleh pemohon.
- Pendampingan khusus proyek strategis yang menyangkut lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.
Pemerintah pusat juga diminta turun langsung melakukan evaluasi dan memberikan supervisi agar hambatan birokrasi tidak terus menumpuk.
Investasi properti senilai Rp 55,5 triliun yang mangkrak akibat jebakan perizinan menjadi cerminan bahwa tantangan terbesar bukan pada minat investor, tetapi pada tata kelola regulasi yang belum ideal. Sementara negara lain mempercepat proses agar investasi segera masuk, Indonesia masih berhadapan dengan birokrasi yang menghambat diri sendiri.
Jika pemerintah mampu melakukan reformasi perizinan secara menyeluruh dan konsisten, maka proyek-proyek tersebut bukan hanya dapat berjalan, tetapi juga memantik gelombang pertumbuhan ekonomi baru yang nyata bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, jika dibiarkan, investasi mengendap ini dapat berubah menjadi kerugian besar bagi industri, tenaga kerja, dan masyarakat luas.
