KUNCI NARASI — Sektor properti di Indonesia menunjukkan sinyal kebangkitan yang kuat sepanjang tahun 2025. Perpanjangan dan perluasan insentif fiskal dari pemerintah, terutama Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta percepatan proyek-proyek strategis nasional, menjadi katalis utama yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Insentif PPN DTP: Dorongan Paling Signifikan
Kebijakan PPN DTP kembali menjadi senjata utama pemerintah untuk memacu sektor properti. Semula, insentif ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 dengan skema bertahap:
- Periode 1 Januari – 30 Juni 2025: PPN DTP sebesar 100%.
- Periode 1 Juli – 31 Desember 2025: PPN DTP sebesar 50%.
Namun, melihat respons pasar yang belum sepenuhnya pulih dan adanya tantangan daya beli, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif PPN DTP 100% hingga akhir tahun 2025.
Rincian Kebijakan PPN DTP Terbaru:
eriode Transaksi Besaran Insentif Batas Harga Jual Rumah
1 Januari – 31 Desember 2025 100% PPN DTP untuk nilai hingga Rp 2 Miliar Harga jual rumah/apartemen maksimal Rp 5 Miliar
Efek Positif:
- Meningkatkan Daya Beli: Insentif ini secara signifikan mengurangi beban biaya pembelian rumah, khususnya bagi kelas menengah.
- Mengurangi Stok (Ready Stock): Kebijakan ini lebih berfokus pada properti siap huni, membantu pengembang mengurangi stok properti yang belum terjual.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Sektor properti memiliki efek berganda yang luas, menggerakkan lebih dari 180 industri terkait, termasuk material bangunan dan jasa konstruksi.
Sektor Properti: Optimisme di Tengah Tantangan
Meskipun diguyur insentif, pasar properti, khususnya untuk segmen rumah di bawah Rp 1 miliar, masih menghadapi tantangan seperti melemahnya daya beli dan sikap wait-and-see dari konsumen. Hal ini diperburuk oleh masalah krisis kepemilikan rumah bagi Milenial dan Gen X akibat harga properti yang terus meningkat.
Proyeksi dan Titik Terang:
- Segmen Menengah Atas dan Mewah: Pasar properti kelas atas justru menunjukkan ketahanan (resilient), dengan para pengusaha menjadi motor utama transaksi. Segmen ini aktif memanfaatkan insentif bebas PPN untuk properti bernilai tinggi.
- Program Tiga Juta Rumah: Program perumahan yang diusung oleh pemerintahan baru diproyeksikan akan menjadi pendorong signifikan bagi sektor perumahan, terutama untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Potensi Luar Jawa: Minat pembelian rumah diprediksi meningkat di luar Pulau Jawa seiring dengan peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur.
Proyek Strategis sebagai Pendorong Pertumbuhan Regional
Selain insentif fiskal, kelanjutan dan percepatan proyek strategis pemerintah juga menjadi faktor pendorong geliat properti di daerah-daerah.
- Pembangunan IKN Nusantara: Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menciptakan multiplier effect besar. Permintaan properti, khususnya residensial dan komersial, di sekitar kawasan penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda terus meningkat seiring pergeseran populasi dan aktivitas bisnis.
- Infrastruktur Transportasi: Berbagai proyek jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan baru meningkatkan aksesibilitas, mengubah peta nilai properti di koridor-koridor yang terhubung (misalnya, area penyangga Jakarta, koridor Trans-Jawa, dan kota-kota di luar Jawa).
- Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus (KEK): Pengembangan KEK dan kawasan industri baru menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya mendorong permintaan hunian dan komersial di lokasi tersebut.
Harapan Developer dan Konsumen
Para pengembang properti menyambut baik perpanjangan insentif, meyakini bahwa langkah ini adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan insentif PPN DTP 100% hingga akhir tahun, mereka berharap bisa memaksimalkan penjualan dan mengurangi risiko penumpukan stok.
Sementara itu, bagi masyarakat, insentif ini adalah peluang emas untuk mewujudkan kepemilikan hunian dengan biaya yang jauh lebih ringan, terutama bagi pasangan muda dan pembeli rumah pertama.
Pemerintah juga memberikan stimulus tambahan, seperti Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR, serta peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), yang semakin memperkuat upaya penyediaan hunian terjangkau.
Pasar properti Indonesia pada tahun 2025 berada di jalur pemulihan yang positif. Kombinasi antara insentif PPN DTP 100% yang diperpanjang dan percepatan pembangunan proyek-proyek strategis menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kepemilikan rumah, meskipun tantangan daya beli di segmen tertentu masih perlu diatasi.
