Rangka Narasi — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan bahwa kemajuan teknologi di Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar mengejar perkembangan industri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum nasional yang dihadiri akademisi, pebisnis teknologi, hingga lembaga masyarakat yang menyoroti pesatnya transformasi digital di berbagai sektor.
Menko PMK menekankan bahwa Indonesia tengah berada pada persimpangan penting: teknologi berkembang sangat cepat, tetapi pemanfaatannya harus tetap menjunjung tinggi etika, moral, dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, arah pembangunan teknologi tidak boleh bergerak tanpa rambu-rambu, terutama dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Tantangan Etika di Era Digitalisasi
Perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomasi industri, hingga teknologi informasi membawa manfaat besar bagi efisiensi dan produktivitas. Namun, Menko PMK mengingatkan bahwa teknologi yang tidak dikawal dengan prinsip kemanusiaan dapat menimbulkan masalah baru.
Di antara tantangan yang disorot adalah maraknya penyebaran disinformasi, pelanggaran data pribadi, hingga penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan digital. Selain itu, automasi berpotensi menggeser sejumlah pekerjaan tradisional yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Tanpa regulasi dan tata kelola yang jelas, teknologi dapat menciptakan jurang kesenjangan antara kelompok yang mampu mengakses inovasi dan mereka yang tertinggal.
Menko PMK menekankan bahwa teknologi harus menjadi alat pemberdayaan, bukan alat yang memperlebar ketidaksetaraan. Oleh karenanya, pengembangan infrastruktur digital dan regulasi etika teknologi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Transformasi Digital Harus Menguatkan Layanan Publik
Dalam paparannya, Menko PMK menyebut bahwa teknologi seharusnya memperkuat efektivitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan. Pemerintah telah mendorong integrasi teknologi melalui berbagai program digitalisasi layanan publik seperti sistem kesehatan terintegrasi, platform pendidikan daring, serta penguatan data terpadu kesejahteraan sosial.
Ia menegaskan bahwa layanan publik yang berbasis teknologi harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, mulai dari daerah perkotaan hingga wilayah terpencil. Pemerintah juga sedang mengembangkan platform yang mampu mempercepat penyaluran bantuan sosial, mempermudah akses kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui konten digital.
Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya urusan sektor industri dan ekonomi, tetapi juga pondasi bagi peningkatan kualitas hidup manusia dalam jangka panjang.
Penguatan Literasi Digital sebagai Kunci Utama
Menko PMK menyoroti perlunya penguatan literasi digital sebagai fondasi utama dalam mengarahkan kemajuan teknologi agar tidak disalahgunakan. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat rentan terhadap penyebaran hoaks, penipuan online, hingga manipulasi informasi.
Program literasi digital nasional yang melibatkan kementerian, komunitas digital, dan lembaga pendidikan terus diperluas untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan memahami manfaat sekaligus risiko teknologi. Menko PMK menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga pemahaman etika, keamanan data, dan penggunaan teknologi secara produktif.
Pendidikan mengenai keamanan digital, privasi, dan etika penggunaan media sosial menjadi aspek penting yang akan terus diperkuat pemerintah.
Peran Dunia Usaha dalam Teknologi Berbasis Kemanusiaan
Selain pemerintah, Menko PMK juga menekankan peran sektor swasta sebagai pilar penting dalam memastikan kemajuan teknologi tetap ramah manusia. Dunia usaha diharapkan mengembangkan inovasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti teknologi kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, hingga layanan sosial berbasis digital.
Ia menegaskan bahwa inovasi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial tidak akan berkelanjutan. Karena itu, perusahaan teknologi perlu menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (sustainability) dalam setiap pengembangan produk dan layanan.
Pemerintah juga mendorong sektor industri untuk menyediakan pelatihan digital, membuka lebih banyak kesempatan kerja baru, dan membantu meningkatkan keterampilan masyarakat agar siap menghadapi perubahan struktur pekerjaan akibat teknologi.
Teknologi dalam Perspektif Kebudayaan dan Kearifan Lokal
Menko PMK juga menyoroti pentingnya menempatkan kemajuan teknologi dalam bingkai kebudayaan dan kearifan lokal. Menurutnya, teknologi harus selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan.
Ia menegaskan bahwa modernisasi tidak boleh mengikis identitas bangsa. Sebaliknya, teknologi harus menjadi jembatan untuk melestarikan budaya, seperti digitalisasi arsip budaya, promosi pariwisata berbasis teknologi, dan pelestarian bahasa daerah melalui platform digital.
Dengan pendekatan tersebut, teknologi tidak hanya mengubah pola hidup masyarakat, tetapi juga memperkaya identitas nasional dan memperkuat persatuan sosial.
Roadmap Pengembangan Teknologi Berbasis Kemanusiaan
Untuk mendukung pernyataannya, Menko PMK menegaskan bahwa pemerintah sedang mematangkan roadmap pengembangan teknologi nasional yang berfokus pada aspek kemanusiaan. Roadmap tersebut mencakup penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, pengembangan SDM, serta perlindungan data pribadi yang lebih ketat.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi tidak hanya diukur dari jumlah inovasi, tetapi dari sejauh mana inovasi tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ke depan akan menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh kebijakan digital nasional.
Pemerintah juga menyiapkan forum permanen yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk memastikan arah kebijakan teknologi tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan Menko PMK menjadi pengingat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dunia. Kemajuan teknologi harus dipastikan berpihak pada kemanusiaan, memperkuat layanan publik, memperluas kesempatan, melindungi masyarakat dari risiko digital, dan tetap mengakar pada nilai budaya bangsa.
Dengan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, Indonesia dapat memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih manusiawi.