Rangka Narasi — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, angkat bicara terkait kritik publik atas status bencana di beberapa wilayah Sumatera yang dianggap lambat atau kurang tepat. Sejumlah pihak menilai penetapan status bencana belum mencerminkan kondisi riil di lapangan, terutama terkait banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah pusat terus memantau kondisi di lapangan dan menekankan bahwa keputusan penetapan status bencana dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi tim teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami memahami kritik publik, tapi setiap langkah kami dilakukan dengan pertimbangan matang agar bantuan tepat sasaran dan penanganan bencana efektif,” ujar Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Penegasan Tugas Pemerintah Pusat
Presiden menekankan bahwa pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar dalam koordinasi bencana. Penetapan status bencana bukan hanya soal administratif, tetapi juga memengaruhi alokasi dana darurat, mobilisasi bantuan, dan keterlibatan instansi terkait.
Menurutnya, beberapa kritik yang muncul cenderung bersifat emosional dan belum mempertimbangkan proses verifikasi data lapangan.
Ia menambahkan, “Kita harus memastikan bantuan sampai pada korban yang membutuhkan, bukan hanya mengikuti opini publik.”
Kunjungan Menteri dan Koordinasi Lapangan
Dalam minggu terakhir, sejumlah menteri terkait melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Pertanian terlihat meninjau lokasi terdampak banjir dan tanah longsor, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kehadiran menteri di lapangan bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan, menilai infrastruktur yang rusak, dan memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan lancar.
“Para menteri tidak hanya hadir simbolis. Mereka turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi warga, memastikan suplai logistik, dan memberikan arahan teknis bagi kepala daerah,” tutur Prabowo.
Bantuan dan Dukungan untuk Korban
Pemerintah pusat, menurut Presiden, telah menyalurkan bantuan darurat berupa makanan siap saji, obat-obatan, selimut, dan tenda darurat kepada masyarakat terdampak. Selain itu, tim tanggap darurat juga dikerahkan untuk evakuasi korban dan penanganan medis.
Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menghadapi bencana.
Ia menekankan, “Bencana adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir untuk membantu, tetapi partisipasi masyarakat juga sangat penting.”
Penekanan pada Evaluasi dan Perbaikan
Prabowo Subianto juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana nasional. Hal ini mencakup:
- Penataan sistem peringatan dini yang lebih efektif.
- Peningkatan ketepatan data lapangan untuk penetapan status bencana.
- Penguatan koordinasi antara BNPB, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.
Presiden menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat agar dampak bencana bisa diminimalkan.
Tanggapan Publik dan Kritik yang Konstruktif
Masyarakat dan sejumlah organisasi non-pemerintah sebelumnya menyoroti bahwa penetapan status bencana sering terlambat, sehingga mobilisasi bantuan tertunda. Presiden Prabowo merespons kritik ini dengan membuka ruang untuk masukan konstruktif, sekaligus meminta masyarakat tetap bersabar karena prosedur verifikasi harus dilakukan dengan teliti.
“Kritik itu penting, tetapi kita harus memastikan semua langkah berbasis data dan koordinasi yang benar. Tidak boleh asal cepat tanpa memikirkan efektivitas bantuan,” jelasnya.
Strategi Pemerintah Menghadapi Bencana
Selain respons langsung, Presiden menekankan strategi jangka panjang dalam mitigasi bencana, antara lain:
- Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, drainase, dan perbaikan jalan.
- Pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk simulasi evakuasi dan edukasi mitigasi.
- Integrasi teknologi, seperti penggunaan drone dan satelit untuk pemantauan wilayah terdampak.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan kerugian apabila bencana kembali terjadi di masa depan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penetapan status bencana dan penanganan di Sumatera dilakukan dengan pertimbangan matang, data akurat, dan koordinasi lintas kementerian.
Kunjungan menteri ke lapangan, distribusi bantuan darurat, dan evaluasi sistem penanggulangan bencana menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan.
Presiden juga membuka ruang untuk kritik konstruktif, menekankan bahwa partisipasi masyarakat, data akurat, dan sinergi pusat-daerah menjadi kunci efektivitas penanganan bencana.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kesiapsiagaan nasional, memastikan bantuan sampai tepat waktu, dan meminimalkan risiko kerugian akibat bencana di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia.
